Unimor-Kefamenanu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Timor (Unimor) menggelar Seminar Nasional dan Call for Paper dengan tema “Efisiensi Anggaran yang Humanis untuk Pembangunan Inklusif di Kawasan Perbatasan RI-RDTL’ bertempat di Aula Lt. 3 Gedung Kuliah Fakultas Pertanian, Sains, dan Kesehatan Unimor, Selasa (02/12/2025). Seminar yang dilangsungkan secara hybrid ini dihadiri oleh pimpinan Unimor, pimpinan FISIPOL, dosen FISIPOL, mahasiswa dan perwakilan mahasiswa dari STP St. Petrus Keuskupan Atambua dan Akbid Sta. Elisabeth Kefamenanu. Dalam Seminar ini, panitia pelaksana menghadirkan 3 (tiga) narasumber, yakni : Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., MPP. (Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP), Ir. Maksi Y. E. Nenabu (Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT), dan Dr. Salesius Vitalis Kolne, S.Sos., M.AP. (Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Unimor), dan dimoderasi olehy Dr. Egidius Fkun, S.Fil., M.Si. (Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan Unimor).
Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIPOL Unimor (Agustinus Longa iza, S.Sos., M.AP.) mengemukan bahwa efisiensi anggaran yang humanis untuk pembangunan inklusif di kawasan perbatasan berfokus pada optimalisasi terkait dengan alokasi dana yang transparan dan tepat sasaran. “Penerapan efisiens anggaran di kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yg khusus demi pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan”. Di akhir sambutannya beliau menyampaikan apresiasi tinggi utk pemateri sembari berharap seminar berjalan dengan baik dan menjadi wadah tukar ide terutama pembangunan di tengah efisiensi anggaran.
Senada dengan itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama Unimor (Dr. Yoseph Nahak Seran, S.Pd., M.Si.) dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menghindari pemborosan dan berfokus pada program prioritas. “Kita di perbatasan harus membuka forum akademik untuk memberi masukan supaya menjadi rekomendasi ke pemerintah dalam pembangunan di kawasan perbatasan. Kita bisa bertukar ide bagaimana menyikapi kebijakan fiskal efisiensi anggaran yang tentu punya dampak untuk pembangunan berkelanjutan.” Lebih lanjut beliau menyoroti bahwa dalam skala nasional efisensi anggaran bertujuan untuk digunakan demi pembangunna masyarakat. “Kegiatan ini harus terus dilakukan dan berkolaborasi dengan mitra-mitra kita, agar kelak lulusan yang kita hasilkan juga bisa berdampak bagi pembangunan masyarakat”, harapnya di akhir sambutan.
Dr. Laila Kholid Alfirdaus dalam paparannya mengemukakan bahwa “Efisiensi anggaran” untuk pembangunan wilayah perbatasan telah bergeser menjadi tindakan politik pemotongan anggaran, yang pada tahun 2025 memangkas alokasi BNPP sebesar 56,45%. Pemotongan besar ini berisiko memperlambat pembangunan dan menimbulkan paradoks pada strategi “Membangun dari Pinggiran,” seperti ditunjukkan oleh kasus penghentian infrastruktur di NTT dan Kalimantan Utara. Para ahli melihat efisiensi ini sebagai refleksi kesenjangan relasi kuasa antar wilayah (pusat-perbatasan) dan memperkuat ketidakadilan struktural, karena kelompok marjinal di perbatasan tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan distribusi anggaran. Oleh karena itu, penting untuk beralih dari kebijakan top-down dan one-size-fits-all ke pembangunan yang inklusif, bottom-up, dan context-based agar perbatasan yang merupakan wajah negara dapat disejahterakan.
Menyikapi keterbatasan anggaran, Ir. Maksi Y. E. Nenabu dalam uraiannya mengemukakan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi NTT memfokuskan strategi efisiensi anggaran untuk mendorong perdagangan, logistik, dan ekonomi produktif di Kawasan Perbatasan RI-RDTL. Efisiensi ini diwujudkan melalui sistem perencanaan SIPERMATA (Sistem Perencanaan Program dan Anggaran) serta penguatan kolaborasi dengan lintas stakeholder untuk menyelaraskan Rencana Aksi APBN. Di sektor teknis, strategi kunci melibatkan fokus pada komoditas unggulan dan optimalisasi fungsi PLBN eksisting untuk menekan biaya transaksi, serta pengembangan model sentra kecil bernilai tambah. Langkah-langkah ini bertujuan menjawab kebutuhan spesifik daerah sesuai anggaran yang ditetapkan dan menegaskan komitmen BPPD NTT untuk “Jaga Wilayahnya, Sejahterakan Rakyatnya.”
Sementara itu, Dr. Salesius Vitalis Kolne menyoroti bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), sebagai wilayah perbatasan RI-RDTL, dinilai belum berbasis partisipasi masyarakat, padahal sudah 20 tahun menjadi daerah perbatasan tanpa perubahan signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah daerah didorong untuk memperjelas tujuan partisipasi dan mensosialisasikan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan hingga monitoring. Selain itu, diperlukan penegasan ulang aturan Musrenbang agar tidak bersifat seremonial, serta pengembangan kapasitas SDM perencana yang memadai. Sebagai solusi mendasar, Kabupaten TTU perlu mengembangkan metode perencanaan yang inklusif, seperti Model Interaktif-Kolaboratif, dengan melibatkan pemimpin adat dari tiga swapraja (Biboki, Insana, Miomaffo).
Kegiatan akademik semacam ini diharapkan menjadi katalisator penting yang mampu menjembatani gap kebijakan fiskal pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di tapal batas. Semoga rekomendasi yang dihasilkan dari seminar ini dapat segera diadopsi menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam merumuskan pembangunan yang adil dan berkesinambungan. Dengan kolaborasi multipihak, kawasan perbatasan NTT optimis dapat mewujudkan kesejahteraan inklusif, sehingga perbatasan benar-benar menjadi teras depan negara yang makmur. Humas Unimor
