Kefamenanu – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Timor akan menggelar Seminar Nasional dan Call for Paper 2025 bertema “Efisiensi Anggaran yang Humanis untuk Pembangunan Inklusif di Kawasan Perbatasan RI–RDTL.” Seminar rencananya digelar pada 2 Desember 2025 di Aula Lantai 3 Gedung FPSK Universitas Timor dan dapat diikuti melalui format hybrid.
Penyelenggaraan seminar ini berangkat dari situasi kebijakan fiskal nasional yang berubah signifikan pada awal 2025. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebagai upaya menata ulang pengelolaan keuangan negara agar lebih terarah, efektif, dan berorientasi hasil. Kebijakan tersebut lahir di tengah tekanan ekonomi global yang menuntut negara mengelola sumber daya publik secara lebih rasional dan produktif. Pemerintah meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memangkas belanja yang kurang mendesak dan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang menyentuh kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meskipun bertujuan memperkuat tata kelola keuangan negara, implementasi efisiensi di berbagai daerah sering menimbulkan penafsiran berbeda. Sebagian pihak memaknainya sebagai langkah penataan fiskal, tetapi masyarakat di sejumlah wilayah menilai efisiensi sebagai sinyal melemahnya dukungan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Ketika efisiensi dijalankan tanpa evaluasi komprehensif, kebijakan tersebut dapat menghambat pelayanan publik, mengurangi kapasitas birokrasi, dan pada akhirnya membuka peluang gagalnya kebijakan. Tantangan ini tampak nyata di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, layanan publik yang belum merata, dan kesenjangan ekonomi yang melebar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga memengaruhi relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah pinggiran. Setiap keputusan anggaran merefleksikan nilai tentang apa yang dianggap penting, siapa yang diprioritaskan, dan bagaimana kesejahteraan masyarakat didefinisikan. Situasi semacam ini memperlihatkan pentingnya pendekatan efisiensi yang lebih humanis dan inklusif, yang tidak sekadar menekankan angka dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi warga perbatasan.
Sebagai respons atas dinamika tersebut, FISIP Universitas Timor menghadirkan forum akademik untuk mempertemukan pandangan kritis dan gagasan praktis mengenai pengelolaan anggaran di wilayah perbatasan. Seminar ini diharapkan menjadi ruang refleksi untuk menimbang kembali cara negara menerapkan efisiensi dan dampaknya terhadap masyarakat di kawasan perbatasan RI–RDTL.
Seminar akan dihadiri akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi pemerintahan, dan komunitas penggiat isu perbatasan. Peserta juga berkesempatan mengikuti Call for Paper, dengan pengumpulan abstrak dan full artikel yang dijadwalkan pada 22–28 Oktober 2025 melalui tautan https://nlink.at/eyiB. Tahun ini, panitia menetapkan sejumlah subtema yang menggambarkan isu-isu strategis dalam tata kelola anggaran perbatasan. Subtema tersebut meliputi kajian tentang efisiensi anggaran dan rasionalitas pemerintahan, inovasi governance lokal yang menekankan efisiensi berwawasan humanis, kapasitas birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, penguatan sektor perdagangan dan logistik perbatasan termasuk UMKM, pasar rakyat, dan rantai pasok, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi publik terhadap kebijakan efisiensi.
Dalam sesi pleno, tiga narasumber akan hadir membawakan perspektif dari masing-masing bidang. Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP., MPP dari Universitas Diponegoro akan mengurai cara negara membingkai efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap relasi pusat–pinggiran serta keadilan sosial di daerah perbatasan. Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT, akan menyoroti potensi efisiensi anggaran dalam mendorong perdagangan, UMKM, dan logistik lintas batas. Dr. Salesius Vitalis Kolne, S.Sos., M.AP dari Universitas Timor akan membahas inovasi tata kelola dan praktik birokrasi yang lebih adaptif dalam penerapan efisiensi di tingkat lokal.
Usai sesi pleno, kegiatan berlanjut pada sesi paralel yang membuka ruang bagi para pemakalah untuk menyampaikan hasil riset mereka. Melalui forum ini, peserta dapat saling bertukar pemikiran, menguji temuan ilmiah, dan memperluas jejaring akademik, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai isu strategis pembangunan dan tata kelola di kawasan perbatasan. Panitia juga menyediakan sertifikat presenter dan sertifikat peserta, dan seluruh artikel yang dipresentasikan akan diterbitkan dalam prosiding ber-ISBN dan ber-ISSN sebagai bentuk penguatan rekam jejak akademik para kontributor.
Melalui rangkaian kegiatan ini, FISIP Universitas Timor berharap dapat memperkuat peran akademisi dan praktisi dalam mendorong kebijakan kebijakan efisiensi yang tidak hanya stabil secara fiskal, tetapi juga adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat di kawasan perbatasan RI–RDTL.
