Universitas Timor (Unimor) resmi menerima kunjungan kerja jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Kegiatan tersebut berlangsung di Rektorat Universitas Timor (UNIMOR), Selasa (2/6/2026).
Dalam kunjungan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, SE, bersama Anggota Bawaslu TTU, Roswita Helen P. Taus, SE, dan Heppy Octavia, S.Pd, serta jajaran pejabat struktural dan sekretariat Bawaslu TTU diterima langsung oleh Rektor Universitas Timor, Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P., didampingi Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Emanuel Be Haukilo, S.E, M.Si.
Ketua Bawaslu Kabupaten TTU, Martinus Kolo, SE diawal pembicaraannya mengemukakan bahwa meski saat ini tengah berada di masa non tahapan pemilu, Bawaslu tetap aktif bergerak.
“Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata untuk terus menjaga dan mempererat hubungan baik dengan para mitra dan stakeholder dalam memberikan input dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu yang sudah kita lalui bersama,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini juga Ketua Bawaslu menyampaikan rencana pembaharuan MoU (Memorandum of Understandings) antara Bawaslu dan Unimor bersama dalam pengawasan parsitipatif serta Bawaslu diberikan ruang untuk memberikan Pendidikan politik saat proses penerimaan mahasiswa baru dalam masa orientasi mahasiswa”.
Pada kesempatan ini, Rektor Unimor, Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P., menyambuat baik kunjungan Bawaslu TTU dan memberikan respon positif bahwa sebelum mahasiswa baru mengikuti perkuliahan akan ada kegiatan Penegenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
“Oleh karena itu kami akan mengundang Bawaslu TTU sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa baru berkaitan dengan Pemilu. Mengenai hal MoU yang sebelumnya sudah pernah dibuat, nanti tinggal diperbaharui lagi dan mengenai rinciannya akan disesuaikan dengan kebutuhan kedua lembaga,” ujar Rektor.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Emanuel Be Haukilo, SE, M.Si juga menambahkan dengan kehadiran Bawaslu di Universitas Timor juga sangat penting.
“Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai pemilih sehingga mahasiswa tidak terjebak dalam praktik politik uang, karena hal ini merupakan fenomena yang sering terjadi,” ungkapnya.
Dr. Emanuel kembali menegaskan bahwa pihak Unimor akan memberi ruang bagi Bawaslu untuk memberikan edukasi dalam kegiatan PKKMB nantinya. Selain itu juga mahasiswa bisa dapat menulis skripsi atau karya ilmiah terkait Pemilu.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua belah pihak sebagai landasan penguatan pendidikan politik di kampus. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis kolaborasi kampus dan penyelenggara pemilu untuk memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan literasi politik mahasiswa, serta mengawal kualitas demokrasi di wilayah perbatasan.
